oleh

PDIP dan Golkar Dominasi Penyumbang Dinasti Politik di DPR Periode 2019-2024

banner 468x60

Jakarta, monitorkeadilan.com — Dinasti politik terjadi di banyak negara. Di Indonesia pun jamak terjadi, bahkan bisa melibatkan beberapa generasi.

Praktik dinasti politik atau politik yang berdasarkan kekerabatan atau kekeluargaan disebut masih mewarnai perpolitikan di DPR periode 2019-2024. Yang terbanyak menyumbang kekerabatan di Senayan adalah PDIP dan Partai Golkar.

banner 336x280

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyebut delapan dari sembilan partai politik yang lolos ke parlemen menyumbang 48 legislator, punya hubungan kekerabatan dengan politikus atau pejabat negara lainnya.

“Sejauh penelusuran kami yang berpotensi menjadi dinasti politik terdapat 48 caleg terpilih,” kata Peneliti Formappi Lucius Karus di kantor Formappi, Jakarta, Kamis (5/9).

Lucius lantas merinci bahwa PDI Perjuangan menduduki posisi pertama penyumbang legislator yang berpotensi menjadi politik dinasti. Setidaknya, ada 10 nama legislator dari PDIP ternyata memiliki hubungan keluarga dengan elite politik di tanah air.

Posisi kedua, disusul oleh Partai Golkar yang menyumbang sebanyak sembilan legislator yang memiliki hubungan kekerabatan dengan para elite politik.

Posisi selanjutnya diisi oleh Partai NasDem dengan delapan legislator, Partai Demokrat (6 legislator), Gerindra dan PAN (masing-masing 5 legislator), PKS (3 legislator) dan terakhir PKB (2 legislator).

Lucius menyebut praktik dinasti politik ini menandakan bahwa praktik oligarki di internal partai politik masih terus berjalan dan berlangsung mulus.

Hal itu terlihat rekruitmen di internal parpol sendiri masih memberikan kemudahan bagi para kader yang memiliki hubungan kekerabatan dengan elit politik untuk melesat meraih kursi jabatan publik.

“Jadi itu parpol kita tak punya harapan jadi pilar demokrasi jika elite-elitenya masih dikuasai satu keluarga atau satu kelompok yang bejejaring secara kekerabatan,” kata Lucius

Selain itu, Lucius mengatakan DPR periode mendatang berpotensi akan menjadi ‘sarang’ korupsi bila praktik dinasti politik masih langgeng di perpolitikan tanah air.

Sebab, para legislator itu dipastikan akan memelihara situasi yang penuh ketertutupan guna melancarkan praktik koruptif tersebut.

“Jika parpol atau DPR dikuasai lebih banyak caleg terpilih dari faktor kekerabatan yang sama, peluang korupsi itu makin terbuka. Karena urusan kebijakan negara bisa diselesaikan dalam forum keluarga, forum tak resmi,” kata dia.

Berdasarkan data Formappi, berikut beberapa contoh caleg terpilih DPR yang memiliki kekerabatan dengan kalangan elite.

Dari PDIP, ada nama Mochamad Herviano (caleg PDIP, anak kandung Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan), Puan Maharani (caleg PDIP, anak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri), Puti Guntur Soekarno (keponakan Megawati).

Dari Partai Golkar, ada nama Puteri Komarudin (anak kandung mantan Ketua DPR Ade Komarudin), Dave Akbarshah Fikarno (anak kandung senior Golkar dan mantan menteri Agung Laksono), Adde Rosi Khoerunnisa (isteri Wagub Banten, menantu dari terpidana korupsi Ratu Atut).

Partai NasDem menyumbang nama Prananda Surya Paloh (anak Ketum Partai NasDem Surya Paloh), Percha Leanpuri (anak Gubernur Sumsel Herman Deru).

Partai Demokrat di antaranya memiliki Edhie Baskoro Yudhoyono (anak Ketum PD SBY), Didi Irawadi Syamsuddin (anak petinggi PD sekaligus mantan Menkumham Amir Syamsuddin).

Partai Gerindra menyumbang nama Muhammad Rahul (keponakan terpidana korupsi M Nazaruddin yang juga mantan Bendahara Umum Partai Demokrat), Budisastro Djiwandono (anak mantan Gubernur BI Sudrajat Djiwandono sekaligus keponakan Ketum Gerindra Prabowo Subianto).

PAN menyumbang nama Hanafi Rais (anak politikus senior Amien Rais), PKS memiliki Netty Prasetiyani (isteri mantan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan), PKB menyumbang Bertu Merlas (adik kandung Gubernur Sumsel Herman Deru).

(MK/Politik)

banner 336x280

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed