oleh

Blokade Jalan Kembali Terjadi Di Kota Sorong Hari Selasa Ini

banner 468x60

Sorong, monitorkeadilan.com — Memasuki hari kedua paska kerusuhan di Papua Barat, Kota Sorong tampak masih memanas.

Masyarakat dari berbagai wilayah di Kota Sorong, Papua Barat kembali turun ke jalan melakukan aksi protes terkait insiden pengepungan asrama mahasiswa di Surabaya dan Malang, Jawa Timur.

banner 336x280

Berdasarkan laporan jurnalis Transmedia, Jersy Allen, massa melakukan long march dari berbagai titik. Titik berkumpulnya massa untuk melakukan aksi itu adalah di depan Kantor Wali Kota Sorong yang berada di Jalan Pendidikan. Mereka juga memblokade jalan.

“Semua terkonsentrasi di depan Kantor Wali Kota ini melakukan orasi. Belum ada pejabat yang terlihat menemui warga,” ujar Jersy Allen dari dekat kantor Wali Kota Sorong, Selasa (20/8).

Untuk pengamanan selain dikawal polisi, terlihat pula sejumlah anggota TNI Angkatan Laut.

Massa mulai berkumpul di depan Kantor Wali Kota Sorong usai melakukan long march itu sekitar pukul 11.30 WIT.  Sementara itu situasi di kota Sorong, dilaporkan Jersy bahwa terjadi pemblokiran jalan-jalan di dalam kota tersebut.

Sempat terjadi aksi pelemparan yang dilakukan sekelompok massa ke arah Gedung Disdukcapil Kota Sorong.

Terlihat juga ada aksi pembakaran lapak-lapak penjual yang dikumpulkan di persimpangan Jalan Pendidikan dan Jalan Maleo.

Aktivitas warga di Kota Sorong saat ini masih berhenti. Sekolah-sekolah juga diliburkan.

Kapolres Sorong AKBP Mario Christy P Siregar mengatakan perwakilan massa aksi itu telah diterima Wali Kota Sorong Lambert Jitmau di dalam kantornya.

“Ini lagi di kantor wali kota dan diterima pak wali kota, kami [polisi] melakukan pengawalan,” ujarnya.

“Sudah diterima oleh bapak walkot sekarang mendengarkan aspirasi,” sambungnya.

Aksi massa di Papua dan Papua Barat itu terjadi menyikapi insiden yang menimpa mahasiswa asal provinsi di pulau paling timur Indonesia itu di Surabaya dan Malang.

Masalah Papua itu pun kemudian memicu kemarahan warga, sehingga pemerintah pusat pun mencoba menjembatani. Rencananya Kementerian Dalam Negeri akan memanggil para kepala daerah terkait perihal pemicu masalah di Papua tersebut.

(MK/Nasional)

banner 336x280

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed