Jakarta, monitorkeadilan.com — Sumber masalah berbagai spekulasi dan tidak adanya klarifikasi yang jelas soal pemadaman listrik di DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga Jawa Tengah mulai terkuak. Anggota DPR menduga kekacauan informasi ini akibat keberadaan pejabat Kementerian BUMN di luar negeri secara bersamaan.
Wakil Ketua Komisi VI, Dito Ganinduto menyayangkan sikap pejabat Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terkait insiden padamnya listrik berjam-jam, Minggu (4/8/2019) kemarin.
Apalagi, para pejabat BUMN itu diketahui tidak ada di Indonesia saat terjadi listrik padam massal, yang terjadi di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat dan Banten.
Dito pun mengatakan, Komisi VI ingin mengetahui kejadian blackout yang menimbulkan kerugian luar biasa itu.
“Tapi sayangnya mitra kami, Ibu Rini sedang menjalankan ibadah haji, saya tanya Sesmen (Sekretaris Menteri), sesmenya juga ikut. Saya tanya Deputi yang membidangi PLN sedang ada di Amerika. Saya tanya Pak Hari, bidangnya hampir dengan PLN juga sedang ibadah haji,” kata Dito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8/2019).
Politikus Golkar itu pun menyayangkan sikap pejabat Kementerian BUMN tersebut. Menurutnya, tidak semestinya semua pejabat suatu Kementerian/Lembaga (K/L) mengikuti kegiatan pimpinannya.
“Saya heran kenapa pradigmanya tak berubah sampai sekarang?. Bosnya (menteri) pergi, deputinya ikut juga. Kan bisa diatur semestinya. Buktinya sekarang kosong,” ungkap dia.
Imbasnya, pihak dari Kementerian BUMN tidak ada yang bisa dimintai keterangan terkait polemik yang dihadapi oleh PT PLN (Persero).
Hingga saat ini, kata Dito, belum ada pihak terkait yang bisa memberikan penjelasan.
“Sampai barusan saya sampai di sini, saya tanya udah ada belum informasinya dari BUMN. Belum ada pak, belum dijawab,” sesal dia.
(MK/Fokus)
Komentar