Jakarta, monitorkeadilan.com — Lahirnya Persaudaraan Alumni (PA) 212 dari pusaran politik nasional membuat gerakan 212 selalu dihubungkan dengan aktitas politik praktis, termasuk mengaitkan PA 212 dengan beberapa tokoh politisi nasional.
Menjelang gelaran Ijtima Ulama ke-IV, Persaudaraan Alumni (PA) 212 diterpa isu tak sedap. Gelaran ijtima ulama diisukan difaslitasi oleh Ketua Umum Partai Berkarya Tommy Soeharto. Tuduhan berdasarkan gelaran ijtima ulama ke-IV diselenggarakan di hotel milik putra mantan presiden Soeharto tersebut. Rencananya ijtima ulama digelar di Hotel Lord In, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (5/8).
“Tidak ada yang memfasilitasi, siapa yang memfasilitasi? Tommy yang punya hotel? Kita ini menyelenggarakan acara itu swadaya uang kita sendiri. Kita juga bayar untuk sewa tempat,” tegas Bernard Abdul Jabbar, saat dihubungi melalui telepon, Ahad (4/8).
Oleh karena itu ia membantah keras tuduhan tersebut. Apalagi, pihaknya dalam gelaran Ijtima Ulama IV memutuskan untuk tidak mengundang politikus maupun partai politik. Maka isu bahwa Ijtima Ulama IV difasilitasi oleh elit partai adalah tuduhan yang sangat keji dan mendelegitimasi PA 212 dan ijtima ulama itu sendiri.
“Jadi memang kita sudah sepakati bahwa ijtima iV ini kita tidak akan mengundang dari partai politik atau pun politikus karena memang kegiatan khusus para ulama,” tegasnya.
Sehingga, lanjut Bernard, Ijtima Ulama IV tidak kaitannya dengan masalah partai atau pun dukung mendukung, karena Pilpres 2019 juga sudah selesai. Namun demikian, ia juga membantah ijtima ulama nanti akan mencoret nama politkus senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais sebagai Dewan Pembina PA 212
“Belum ada (pencoretan Amien Rais), siapa yang bilang begitu? Wacana itu nggakada dan belum dibahas. Karena ini tidak ada kaitanya dengan politik-politikan atau dukung mendukung,” jelasnya.
Sebelumnya, juru bicara PA 212, Novel Bamukmin mengaku kecewa dengan sikap dan pernyataan Amien Rais terkait power sharing dengan partai lawan. Kemudian juga pihaknya kecewa terhadap parpol yang tergabung ke dalam Koalisi Adil Makmur terindikasi melakukan lobi-lobi politik dengan lawan politiknya.
“Tentunya kami kecewa dengan adanya rekonsiliasi karena itu terindikasi dengan lobi politik. Apalagi jika mereka juga duduk di kabinet. Juga pernyataan Amien Rais soal power sharing 55:45 itu tidak bisa kita terima,” tutur Novel.
(MK/Politik)
Komentar