oleh

Fasilitas Kesehatan Papua Barat Masih Tertinggal dan Belum Merata

banner 468x60

Manokwari, monitorkeadilan.com — Fasilitas kesehatan (Paskes) di Papua Barat kembali menjadi perhatian karena dinilai masi tertinggal, terutama jika dibanding faskes di wilayah jawa.

Jumlah fasilitas kesehatan (Faskes) terutama rumah sakit di Provinsi Papua Barat masih sangat terbatas dan jauh tertinggal dibanding daerah lain di Indonesia.

banner 336x280

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan Cabang Manokwari, Meryta Oktaviane Rondonuwu di Manokwari, Rabu, mengutarakan, kesenjangan Papua Barat dengan provinsi lain dalam hal fasilitas kesehatan masih cukup tinggi.

“Di provinsi lain di wilayah Indonesia tengah dan barat sana, setiap kabupaten/kota masing-masing punya rumah sakit daerah. Kalau bukan pemerintah, paling tidak pasti ada rumah sakit swasta atau rumah sakit TNI dan Polri,” kata Meryta.

Dalam hal pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional (JKN) masyarakat di daerah yang tidak memiliki rumah sakit harus di rujuk ke Manokwari dan daerah lain

“Seperti Kabupaten Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak belum ada rumah sakit, jadi kalau layananan di Faskes tingkat pertama tidak bisa dilakukan mereka harus di rujuk ke Manokwari,” kata.

Selain terbatas dari sisi infrastruktur, lanjut Meryta, rumah sakit di Papua Barat juga masih memiliki keterbatasan dalam hal peralatan kesehatan. kekurangan lain yang masih melekat di provinsi tersebut yakni keterbatasan sumber daya manusia (SDM).

“Baik dokter maupun tenaga medis lainya, masih terbatas. Ini harus menjadi perhatian kita bersama,” katanya.

Kelengkapan fasilitas kesehatan, alat kesehatan dan SDM sangat berpengaruh terhadap layanan kesehatan. Hal ini merupakan pelayanan dasar yang harus diterima masyarakat.

Ia berharap, pemerintah daerah bisa segera menginisiasi pembangunan rumah sakit serta melengkapi peralatan yang dibutuhkan.

“Kami yakin pemerintah daerah bisa membangun rumah sakit kelas C dan D dengan anggaran yang dimiliki. Kasihan kalau masyarakat harus dirujuk ke daerah lain,” katanya.

BPJS Kesehatan, lanjutnya, tetap siap merealisasikan pembayaran layanan JKN dalam kondisi terbatasan daerah, namun akan jauh lebih baik jika setiap kabupaten memiliki rumah sakit serta didukung dengan SDM juga sarana prasarana yang lengkap sehingga mempermudah dan mempercepat masyarakat dalam mengakses layanan.

(MK/Kesehatan)

banner 336x280

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed