Jakarta, monitorkeadilan.com — Ambisi besar pemerintah untuk meningkatkan level Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tampaknya sudah tidak dapat ditunda lagi. Wacana mendatangkan rektor asing pun akan segera ditindaklanjuti, terlepas dari pro dan kontra di masyarakat.
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir berencana mengundang rektor dari luar negeri untuk memimpin Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Nasir menargetkan rektor asing tersebut untuk membawa universitas di dalam negeri tembus 100 besar dunia secara bertahap.
“Kamu (rektor asing) bisa tidak tingkatkan rangking perguruan tinggi ini menjadi 200 besar dunia? Setelah itu tercapai, berikutnya 150 besar dunia. Setelah ini 100 besar dunia. Harus seperti itu. Kita tidak bisa targetnya item per item,” kata Nasir dalam siaran pers Kemenristekdikti, dikutip dari laman setkab.go.id, Rabu (31/7).
Nasir menyatakan anggaran untuk menggaji rektor dari luar negeri bakal dikeluarkan oleh pemerintah, tanpa mengurangi anggaran PTN masing-masing. Ia mengaku akan membahas masalah anggaran untuk menggaji rektor asing dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
“Saya harus bicara dengan Menteri Keuangan juga, bagaimana kalau rektor dari luar negeri, kita datangkan ke Indonesia. Berapa gaji yang harus dia terima? Berapa komparasi negara-negara lain? Bagaimana bisa dilakukan, tetapi tidak mengganggu stabilitas keuangan di perguruan tinggi,” ujarnya.
Nasir menargetkan pada 2020 sudah terdapat perguruan tinggi yang dipimpin rektor terbaik dari luar negeri. Setidaknya, kata Nasir, dalam lima tahun ke depan terdapat lima PTN yang akan dipimpin oleh rektor asing.
“Kami baru mapping-kan, mana yang paling siap, mana yang belum dan mana perguruan tinggi yang kita targetkan (rektornya) dari asing,” tuturnya.
Lantaran itu, Nasir menyebut perlunya revisi peraturan agar WNA bisa memimpin dan mengajar serta meneliti di PTN.
“Saya laporkan kepada Bapak Presiden, ini ada regulasi yang perlu ditata ulang. Mulai dari Peraturan Pemerintahnya. Peraturan Menteri kan mengikuti Peraturan Pemerintah. Nanti kalau Peraturan Pemerintahnya sudah diubah, Peraturan Menteri akan mengikuti dengan sendirinya,” jelasnya.
Nasir menilai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) sudah layak dipimpin rektor terbaik dari luar negeri. Menurutnya, PTNBH juga layak berkolaborasi atau mengundang dosen luar negeri untuk mengajar dan meneliti.
Namun, lanjut Nasir, pihaknya menunggu hasil kajian tim Kemenristekdikti, mengenai kemungkinan PTN Badan Layanan Umum (PTN BLU) atau PTN Satuan Kerja (PTN Satker) dipimpin oleh rektor dan diisi dosen dari luar negeri.
“Perguruan Tinggi Negeri yang paling tidak sekarang posisinya Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, yang saya anggap paling mature, paling dewasa, tapi dimungkinkan juga di BLU, di Satker yang punya reputasi yang baik, bisa ke sana juga,” katanya.
Seleksi Rektor Asing
Nasir menambahkan tim Kemenristekdikti saat ini sedang membahas kriteria yang diperlukan oleh pemerintah agar PTN yang dipimpin rektor tersebut mampu mencapai peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akan menyeleksi rektor dari luar negeri yang memiliki reputasi dan berhasil memimpin sebuah universitas.
“Saya sudah laporkan kepada Bapak Presiden dalam hal ini wacana untuk merekrut rektor asing ini, yang punya reputasi. Kalau yang tidak punya reputasi, jangan. Tidak mesti orang asing itu baik, belum tentu. Nanti kita cari,” ujarnya.
Nasir mengatakan rektor asing memimpin perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi publik di suatu negara lumrah dilakukan di negara lain, terutama di negara-negara Eropa. Ia menyebut Singapura juga telah melakukan hal tersebut.
Nasir mencontohkan Nanyang Technological University (NTU) yang baru didirikan pada 1981, namun saat ini sudah masuk 50 besar dunia dalam waktu 38 tahun.
“NTU itu berdiri tahun 1981. Mereka di dalam pengembangan ternyata mereka mengundang rektor dari Amerika dan dosen-dosen beberapa negara besar. Mereka dari berdiri belum dikenal, sekarang bisa masuk 50 besar dunia,” tuturnya.
Menurut Nasir, kehadiran rektor dan dosen luar negeri dalam meningkatkan kualitas perguruan tinggi Indonesia juga akan membuat masyarakat bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
Ia menyebut saat ini masih banyak masyarakat Indonesia memilih kuliah ke luar negeri, termasuk NTU, untuk mendapatkan pendidikan tinggi terbaik.
(MK/Pendidikan)
Komentar