oleh

Hasanuddin Atjo Jadi Kepala Bappeda Sulteng

banner 468x60

Palu, monitorkeadilan.com — Orang yang tepat harus berada di posisi yang tepat jadi pertimbangan Gubernur Sulawesi Tengah dalam menentukan Kepala Bappeda yang baru.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tengah, akhirnya memiliki pemimpin (kepala) definitif setelah Jumat (19/7), Gubernur Sulawesi Tengah Drs H Longki Djanggola, MSi melantik Dr Ir H Hasanuddin Atjo, MP untuk mengisi kursi kosong yang ditinggal Prof. Dr H Patta Tope beberapa bulan lalu karena kembali ke kampus guna melanjutkan kariernya sebagai guru besar.

banner 336x280

Keputusan gubernur untuk memilih sekaligus mempromosikan Hasanuddin Atjo yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan selama sekitar 12 tahun itu untuk menjadi Kepala Bappeda, patut diancungi jempol.

Sebuah kebijakan yang sangat tepat oleh seorang pemimpin pemerintahan sekaliber Longki Djanggola, yang tahu betul strategisnya Bappeda untuk mengakselerasi pencapaian program dengan visi menjadikan Sulteng sejajar dengan provinsi lain di Indonesia timur sebelum akhir masa jabatan 10 tahun gubernur pada 2021 yang dicanangkannya selama ini.

Karena strategisnya lembaga itu, maka pemimpinnya pun harus yang paling qualified di antara para pejabat tinggi pratama berkualifikasi tinggi yang membantu gubernur membangun provinsi berpenduduk hampir tiga juta jiwa selama dua kali lima tahun terakhir.

Mengapa Hasanuddin Atjo menjadi pilihan gubernur menjabat Ketua Bappeda?

Meski tidak pernah membeberkan alasan-alasan kualitatif dan obyektif dalam menentukan pejabat pembantunya, namun Gubernur Longki, birokrat senior dan bijak ini selalui piawai dalam mengangkat pejabat. Terkhusus untuk jabatan Kepala Bappeda yang diserahkan kepda Hasanuddin Atjo kali ini, di mata saya, itu adalah keputusan cerdas, ibarat pepatah yang mengatakan the right man on the right place.

Mengapa? Hasanuddin Atjo adalah seorang pejabat yang khas, yang saya sebut sebagai pejabat three in one dan jarang ditemukan di kalangan pejabat tinggi pratama tingkat provinsi saat ini.

Three in one yang saya maksudkan adalah sosok Hasanuddin Atjo, lelaki kelahiran Poso, 59 tahun lalu itu adalah: 1) birokrat murni yang meniti karier PNS dari bawah, 2) Intelektual dengan kualifikasi doktor yang konsisten pada ilmu perikanan dari strata 1 sampai 3 serta 3) pelaku usaha yang sukses di sektor perikanan khususnya perudangan.

Jadi, ada tiga budaya yang menyatu di dalam diri Hasanuddin Atjo selama kariernya yakni budaya birokrasi dengan mental pelayan kepada masyarakat dan tunduk pada otoritas pemimpin, budaya akademik yang selalu mengedepankan kajian ilmiah dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan tugas, serta budaya bisnis atau wirausahawan yang memegang prinsip efisiensi dan efektifitas dalam mencapai tujuan.

Pak Atjo, panggilan akrabnya meniti karier sebagai penyuluh perikanan di Dinas Perikanan Kabupaten Barru, Sulsel, segera setelah lulus Fakultas Perikanan IPB Bogor tahun 1983. Lalu di tengah tugasnya sebagai penyuluh, ia pun melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Hasanuddin beberapa tahun kemudian, begitu seterusnya hingga menyelesaikan S3 di Fakultas Perikanan Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2004.

Ditarik ke Palu

Seiring peningkatan strata pendidikan, karier Atjo pun di lingkungan perikanan Sulsel terus menanjak hingga menduduki jabatan Eselon III sebagai Kepala Bidang Perikanan Budidaya DKP Sulsel, sebelum ditarik ke Palu oleh Gubernur Sulteng B. Paliuju untuk menduduki jabatan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng 12 tahun lalu.

Sejak saat itulah, Hasanuddin Atjo yang juga Ketua Sarjana Perikanan Indonesia (Ispikani) Sulteng itu seolah ‘mendekam’ di Dinas KP. Karena ketika Gubernur Paliudju meletakkan jabatan, Gubernur Longki Djanggola pun tetap mempercayainya memimpin dinas tersebut hingga Jumat (19/7).

Sebagai Kepala Dinas KP, Atjo mencatat banyak prestasi. Salah satunya, Sulteng kini telah memiliki 4 pelabuhan perikanan besar yang dilengkapi dengan sarana dan fasilitas memadai yang memungkinkan berdirinya pabrik-pabrik pengolahan ikan yakni di Donggala, Ogotua, Paranggi dan Pagimana. Dengan begitu, Sulteng pun dipilih menjadi percontohan program Sistim Logistik Ikan Nasional (SLIN) untuk menjadi pemasok ikan nasional guna menjaga stabilitas pangan dan kebutuhan industri perikanan di dalam negeri.

Dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat cukup nyata. Salah satu contohnya, nilai tukar nelayan (NTN) tidak pernah lagi berada di bawah 100, artinya, semua nelayan sudah bisa menabung dari hasil usahanya mencari ikan di laut. Salah satu dalilnya adalah karena dengan SLIN, harga ikan bisa cukup stabil sehingga dewasa ini, nelayan sudah jarang sekali mengeluh karena mengalami kemerosotan harga jual hasil produksi mereka.

Sebagai intelektual atau akademisi, Hasanuddin Atjo membuktikan kemampuannya dengan menemukan sistem budidaya udang Supra Intensif Indonesia yang diluncurkan secara resmi sejak tahun 2013, yang hingga saat ini menjadi teknologi budidaya udang paling produktiv di dunia karena produktivitasnya mencapai 153 ton/ha setiap musim panen.

Teknologi ini sudah diterapkan di banyak daerah bahkan oleh lembaga pangan dunia (FAO) telah mengaplikasikannya di Kamboja sekaligus memilih Dr Hasanuddin Atjo sebagai ahli FAO di bidang perudangan sejak 2017.

Teknologi ini pun praktikkan oleh Dinas KP Sulteng dan hasilnya cukup membanggakan karena memberiakn kontribusi yang cukup besar dalam pendapatan asli daeerah Sulteng.

Penyumbang PAD terbesar

“Tahun 2018, DKP menjadi penyumbang PAD terbesar di antara dinas-dinas di lingkup pertanian dengan kontribusi sekitar Rp5 miliar, yang sebagian besarnya disumbangkan oleh udang,” ujar Atjo suatu ketika.

Sebagai pelaku bisnis, Atjo yang melalui CV. Dewi Windu yang dibangunnya dengan dana perbankan dan jasa-jasa sebagai konsultan selama 1986-1992, memiliki tambak udang modern berteknologi supra intensif di Kabupaten Barru yang cukup berhasil dimana udang produksinya menjadi salah satu penyumbang devisa nasional.

Yang penting disini adalah budaya bisnis yang dimiliki Ketua Shrimb Club Indonesia Timur ini, dimana ia sangat menghargai prinsip efisiensi dan efektivitas untuk mencapai tujuan organisasi, bisa diterapkannya dalam menjalankan tugas-tugas birokrasi.

Budaya birokrat yang bermental pelayan dan patuh pada pimpinan, budaya akademik yang selalu menyertakan kajian ilmiah dalam proses perencanaan serta budaya wirausaha yang mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas inilah yang menjadi faktor penentu sehingga Hasanuddin Atjo dinilai sebagai figur yang tepat memimpin Bappeda Sulteng.

Tiga budaya ‘three in one’ ini diperkuat lagi dengan budayan menulis di media massa karena hampir setiap pekan, ada saja tulisan-tulisannya yang muncul di media masa cetak dan elektronik.

Budaya menulis ini semakin meningkatkan kualifikasi diri Hasanuddin Atjo yang tentunya akan semakin melengkapi dirinya dalam memimpin Bappeda Sulteng ke depan.

Sayangnya, masa jabatan dia di Bappeda Sulteng tak akan berlangsung lama, karena Hasanuddin Atjo akan memasuki masa purnatugas selaku ASN pada 2020.

(MK/Politik)

banner 336x280

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed