MONITORKEADILAN.COM, MANADO — Hingga Maret 2019, tercatat ada 25,14 juta penduduk Indonesia yang masuk kategori miskin. Jika dilihat dari persentase, jumlah penduduk miskin hingga Maret 2019 tercatat 9,41 persen atau menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya 9,82 persen. Dari jumlah tersebut, persentase penduduk miskin di desa mencapai 12,85 persen, sedangkan kota 6,89 persen.
Angka kemiskinan di Sulawesi Utara naik. Bahkan dari rilis resmi Bandan Pusat Statistik (BPS), persentase kenaikan penduduk miskin di Sulawesi Utara masuk dalam enam besar secara nasional.
Pemprov Sulut pun bereaksi pada rilis BPS tersebut. Saat dikonfirmasi kemarin sore, Kepala Bagian Humas Pemprov Sulut Chres Iroth mengatakan, pihaknya baru akan melakukan klarifikasi dengan BPS. Untuk mencari tahu data yang mengklaim angka kemiskinan naik.
“Jadi langsung saja cek di BPS. Kita juga baru akan melakukan klarifikasi dengan BPS. Karena ini masalah data. Lebih berhak menjawab BPS. Pasti akan ketahuan faktor penyebabnya,” singkatnya.
Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulut Ricky Toemandoek mengatakan, pihaknya tidak mengetahui indikator apa saja yang membuat penilaian BPS menyatakan angka kemiskinan di Sulut naik.
“Program operasi daerah selesaikan kemiskinan (ODSK), sampai sekarang terus berjalan. Sesuai target. Jadi esok (hari ini, red) kita akan koordinasi dengan BPS. Mencari tahu sebab kenaikan angka kemiskinan ini. Indikator yang mereka pakai untuk mengukur tersebut seperti apa. Karena kita terus bekerja, dan semua masih sesuai target,” tuturnya.
Program penanggulangan kemiskinan ini menurut Toemandoek, terus berjalan sesuai RPJMD. Herannya menurut Toemandoek, dari RPJMD angka kemiskinan menurun. Namun data BPS, angka kemiskinan di daerah naik.
“Nantinya BPS akan merinci. Dari sektor mana saja yang terjadi peningkatan. Akan kita cocokkan dengan RPJMD kita. Yang pasti, dari target RPJMD, angka kemiskinan di daerah terjadi penurunan,” imbuhnya.
Pengamat pemerintahan Dr Jhony Lengkong mengatakan, dengan naiknya angka kemiskinan maka perlu adanya evaluasi dari pimpinan. Bukan hanya tingkatan provinsi. Tapi menyeluruh dan dilakukan 15 kabupaten/kota. Karena bisa saja faktor penyumbang datang dari desa ataupun daerah di 15 kabupaten/kota.
“Nanti kita lihat seperti apa hasil rilis BPS terkait naiknya angka kemiskinan. Yang pasti, pimpinan harus segera mengevaluasi masalah ini. Ini sangat serius jika daerah sedang dalam kondisi pembangunan namun kemiskinan bertambah. Jangan sampai angka kemiskinan yang meningkat ini adalah kontribusi dari desa. Harus segera mungkin dicari masalahnya,” kuncinya. (MK/Nasional)
Komentar