Jakarta, monitorkeadilan.com — Gebrakan dunia otomotif Inonesia. Mitsubishi Indonesia resmi memperkenalkan Outlander PHEV (plug-in hybrid electric vehicle) yang rencananya bakal dijual antara Rp1,2 miliar- Rp1,3 miliar.
Harga itu diakui Mitsubishi belum bersahabat buat kantong konsumen Indonesia, sebab penentuannya masih berdasarkan hitung-hitungan pajak yang berlaku saat ini mulai dari Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) hingga pengenaan bea masuk.
Menurut Direktur Penjualan dan Pemasaran Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Irwan Kuncoro, harga itu berlaku sementara. Ia mengatakan bisa saja banderol Outlander PHEV bisa menjadi lebih murah jika pemerintah menerbitkan regulasi mobil listrik.
Irwan mengatakan Outlander PHEV memungkinkan mendapatkan suntikan insentif berdasarkan regulasi itu sehingga pengenaan pajak bukan lagi berdasarkan bentuk bodi ataupun kapasitas mesin, melainkan emisi yang dikeluarkan dan teknologi tambahan. Regulasi yang dikenal dengan sebutan Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) ini diketahui masih dalam tahap pembicaraan pemerintah.
Kabar terakhir regulasi itu sudah masuk pembahasan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenkomaritim) sejak tahun lalu. Namun, masih banyak pertimbangan yang bikin sampai sekarang belum juga ditandatangani Presiden Joko Widodo.
“Di mana ke depannya pemerintah akan beri insentif. Dan sekarang kami masih mengacu ke tarif yang sekarang,” kata Irwan saat ditemui di bilangan Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.
Mengingat harga jual yang tinggi, Irwan mengatakan perusahaan tidak berharap banyak dari penjualan.
“Ini sekali lagi PHEV itu bukan produk untuk volume massal. Ini lebih bagaimana Mitsubishi berinisiatif memulai mobil new energy vehicle. Jadi yang kami tekankan start new project. Jadi bukan ke target volume massal,” ucapnya.
Presiden Direktur MMKSI Naoya Nakamura menambahkan, pihaknya bakal menunggu ‘keajaiban’ yang nantinya bisa mendukung penjualan mobil ‘hijau’ di Indonesia. Nakamura berharap ‘keajaiban’ tersebut datang dari pemerintah.
“Karena kami ingin menunggu sesuatu terjadi dan membuat sesuatu itu terjadi,” kata Nakamura. (MK/Otomotif)
Komentar