SORONG — Kepala Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sorong, Julian Kelly Kambu, memandang tidak ada masalah dengan aksi demonstrasi Solidaritas Mahasiswa Pemuda Peduli Lingkungan Kota Sorong. Dalam demokrasi, lanjut Julian, sah-sah saja kelompok masyarakat mengajukan tuntutan.
Dalam aksinya, massa mendesak agar Kepala Dinas PPLH dan Kepala Dinas PU Kota Sorong dicopot karena diduga lalai menjalankan tugas dan fungsi.
Terkait isi tuntutan massa, Julian membantah. Kenyataannya, kata dia, Dinas PPLH selalu melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah ditentukan. Antara lain memberikan kaidah tentang bagaimana harus menjalankan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
“Kami sebenarnya wasit untuk menjaga keseimbangan pembangunan dengan lingkungan, tugas kami juga koordinasi untuk melihat prosedur perencanaan pembangunan agar berjalan sesuai aturan,” paparnya, Selasa (14/5).
Setiap saat, lanjut Julian, Dinas PPLH selalu mengingatkan agar penanganan dampak lingkungan sudah dilakukan sejak tahap perencanaan pembangunan.
“Bukan pada tahap pelaksanaan,” kata Julian. “Karena di tahap perencanaan itulah merupakan barometer untuk dilakukan penilaian pada setiap tahapan pelaksanaan pembangunan yakni tahap pra konstruksi, konstruksi, hingga operasional apakah menyimpang dari perencanaan lingkungan atau tidak,” tambahnya.
Sebagai kota yang sudah lama berdiri, Sorong terus mengalami pertambahan penduduk. Pertumbuhan yang tinggi itu otomatis melahirkan masalah seperti sampah.
“Ada juga yang membuat bangunan di tempat-tempat yang sebenarnya dilarang seperti di atas drainase, akibatnya menimbulkan banjir,” papar Julian.
Kebanjiran yang belum lama ini melanda Kota Sorong, kata Julian, tidak dapat dipergunakan untuk semata-mata menyalahkan Dinas PPLH. Alasannya banjir juga melanda wilayah lain sebagai akibat dari perubahan iklim yang berlaku secara global.
Di Kota Sorong banjir sempat merendam Mega Mal dan wilayah sekitarnya sebagai akibat curah hujan tinggi bersamaan waktu dengan kejadian pasang air laut.
“Misalnya kemarin banjir yang melanda kawasan Mega Mal, siapa pun tidak akan bisa berbuat apa-apa termasuk mahasiswa yang kemarin demo itu juga tidak bisa berbuat apa-apa, itu kan terjadi karena hujan deras bertepatan dengan air pasang ditambah lagi kerusakan mangrove dan kerusakan batu karang di pesisir,” papar Julian.
Soal sampah, lanjutnya, Pemkot Sorong memiliki dua konsep, yakni penanganan dan pengurangan. “Kami PPLH tidak menangani sampah tapi dari sisi kebijakan kami mengawal, menyampaikan aturan-aturan. Soal penanganan dan pengurangan sampah itu bukan ranah kami,” jelas Julian.
Terkait aksi mahasiswa belum lama ini, Julian menyarankan tidak hanya pandai mengungkap masalah, tapi sebaiknya menyampaikan solusi. “Demo silakan saja tapi menurut saya sebaiknya juga memberikan solusi. Coba mahasiswa yang kemarin unjuk rasa silakan buat konsep penanganan sampah, buat kajian dan sodorkan kepada pemerintah tembusannya kepada instansi teknis,” tutur Julian bernada saran. (ian)
Komentar