MONITORKEADILAN.COM, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dari sisi luas maka Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah paling siap menjadi ibukota negara pengganti Jakarta.
Penilaian itu diungkap Jokowi saat meninjau lokasi kandidat ibukota baru di Kelurahan Tumbang Talaken, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (8/5) siang.
Sebelumnya Jokowi meninjau Bukit Soeharto di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur dilanjutkan ke Palangka Raya Kalimantan Tengah.
“Mau minta 300 ribu hektar ada di sini, kurang masih tambah lagi juga siap,” tutur Jokowi, berdasarkan Humas Sekretariat Kabinet hari ini.
Selain memiliki luas yang sangat memadai, sejauh ini Gunung Mas jauh dari jangkauan bencana banjir maupun gempa bumi.
Tapi masalahnya, ibukota baru tidak hanya menuntut luas dan aman dari bencana. Menurut Jokowi, ibukota membutuhkan infrastruktur yang sangat komplit. Karena itu kepastian apakah Gunung Mas akan dijadikan lokasi ibukota baru tetap membutuhkan kajian lebih jauh dan matang.
“Urusan banjir mungkin di sini tidak, urusan gempa di sini tidak, tapi kesiapan infrastruktur harus dimulai dari nol, itu juga salah satu pertimbangan (belum lagi) masalah sosial politiknya, masalah sosiologi masyarakatnya, semuanya harus dilihat,” papar Jokowi.
Orang nomor satu di Indonesia itu enggan memperbandingkan antara Gunung Mas dengan Bukit Soeharto di Balikpapan. Jokowi hanya mengatakan nanti akan ada tim yang diam-diam meninjau, mengkaji, dan mengkalkulasi lokasi-lokasi yang telah ditinjau Presiden. Setelah hasil-hasil itu disodorkan kepadanya, barulah Jokowi dapat membuat keputusan.
“Saya ini ke lapangan hanya untuk mendapatkan feeling, kalau nggak dapat feeling-nya nanti kalkulasinya, hitung-hitungannya lebih mudah,” jawab Jokowi.
Memindahkan ibukota negara, lanjut Jokowi, harus visioner sehingga dapat bermanfaat hingga 100 tahun ke depan, sehingga mempermudah usaha Indonesia menjadi negara maju dan negara besar di masa akan datang.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan A. Djalil, dan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran.
Komentar