MONITORKEADILAN.COM, JAKARTA — Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian menegaskan Polri akan terus menjamin keamanan dan kelancaran pelaksanaan Pemilu hingga tahap akhir. “Maka jika ada yang mencoba mengganggu stabilitas keamanan maka petugas dapat melakukan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku dan situasi yang terjadi. Apalagi ada aksi untuk bermaksud menggulingkan pemerintah yang sah maka penegak hukum akan melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu,” tegas Tito dalam rapat kerja Pimpinan DPD RI, Komite I DPD RI dengan Kemendagri, Kemenkumham, Kejagung, BIN, TNI dan Polri di Ruang Rapat GBHN Nusantara V Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/5).
Pernyataan tegas juga diungkap Panglima TNI Hadi Tjahjanto. “Kami memprediksi adanya indikasi ketidakpuasan dari beberapa pihak dan dapat mengakibatkan aksi saat penetapan hasil oleh KPU nanti, maka TNI akan antisipasi menggunakan pendekatan teroterial kepada masyarakat untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara,” katanya.
Saat memberikan keterangan pers, Ketua DPD RI Oesman Sapta mengatakan, Pemilu Serentak tahun 2019 merupakan yang paling rumit dan terbesar di dunia. Meski begitu pesta demokrasi itu berlangsung tertib, aman, dan lancar.
Apresiasi DPD RI melalui Oesman Sapta terungkap dalam rapat kerja Pimpinan DPD RI, Komite I DPD RI dengan Kemendagri, Kemenkumham, Kejagung, BIN, TNI dan Polri di Ruang Rapat GBHN Nusantara V Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.
“Penyelenggara Pemilu KPU, Bawaslu, DKPP sudah menjalankan tugas dengan baik tanpa ada intervensi sedikitpun dari pemerintah, jadi saya minta jangan ada pihak-pihak mencoba melakukan kebohongan yang berusaha mendelegitimasi kinerja penyelenggara pemilu, semua pihak harus menahan diri hingga tanggal 22 Mei 2019,” ucap Oesman Sapta.
Hadir dalam Rapat Kerja Evaluasi Pemilu Serentak 2019 tersebut Ketua DPD RI Oesman Sapta, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Akhmad Muqowam, Pimpinan Komite I Benny Rhamdani, Fahira Idris, Fachrul Razi, Mendagri Tjahjo Kumolo, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Tito Karnavian, Wakil Kepala BIN teddy Lhaksamana, Asisten Jaksa Agung Asep Nana Mulyana, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Jhoni Ginting, serta anggota Komite I DPD RI.
Senada, Ketua Komite I Benny Rhamdani menyatakan penyelenggaraan Pemilu telah dilaksanakan secara independen, tidak ada intervensi dari pemerintah maupun aparatur penegak hukum (TNI/POLRI) dan BIN.
Meski begitu Benny melihat tetap perlu dilakukan evaluasi terhadap hal-hal yang dianggap belum optimal dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 khususnya mempertimbangkan kembali ketentuan serentak.
“Komite I akan melakukan evaluasi dan kajian mendalam serta mendorong agar pemerintah, DPR RI, dan DPD RI bisa duduk bersama untuk melakukan perbaikan secara regulatif terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu melalui mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang. Kami juga mengajak semua pihak, baik kontestan pemilu dan seluruh elemen masyarakat untuk menghormati proses tahapan Pemilu serta menghimbau agar segala bentuk perbedaan pendapat diselesaikan dengan menggunakan koridor hukum,” tegas Benny Rhamdani.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kembali menegaskan secara prinsip Pemilu berjalan demokratis lancar aman dan terjamin dan tidak ada satu inci pun intervensi pemerintah terhadap KPU dalam menyelenggarakan Pemilu.
“Perlu kami tegaskan lagi bahwa Pemilu yang diselengarakan KPU dilakukan secara mandiri dan ketat dan pemerintah tidak ikut campur satu inci pun, kita menjaga mendukung pelaksanaan Pemilu berjalan baik dan mendukung netralitas ASN dalam mendukung berjalannya Pemilu ini, oleh karena itu kita perlu menghormati setiap proses dan tahapan Pemilu yang ada sampai ditetapkan nanti,” ungkap Tjahjo Kumolo.
Komentar