MONITORKEADILAN.COM, JAKARTA — Tidak salah dulu Bung Karno berharap agar Palangka Raya menjadi ibukota negara pengganti Jakarta. Saat ini kota itu ternyata merupakan satu di antara tiga calon ibukota negara yang baru.
Penegasan Palangka Raya sebagai salah satu calon ibukota negara, tersirat setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi kota yang diresmikan Bung Karno itu.
Jokowi langsung berangkat menuju Palangka Raya, Kalimantan Tengah, setelah mengakhiri tinjauan ke Bukit Soeharto di Kalimantan Timur, Selasa (7/5).
Kepada para wartawan Jokowi mengatakan di Palangka Raya akan diantar oleh Gubernur Kalimantan Tengah Soegianto Sabran untuk melihat beberapa lokasi, baik melalui udara maupun darat. “Mungkin di Katingan, Gunung Mas, dan Palangka Raya, dan kalau masih ada waktu ke Pulang Pisau,” kata Presiden usai salat tarawih di Masjid Darul Arqam, Komplek Muhammadiyah Kota Palangka Raya, Selasa malam.
Lokasi calon ibukota negara, kata Jokowi, harus lolos kajian mendalam dan luas. Terutama menyangkut masalah-masalah sosiologi, lingkungan, kebencanaan, sosial politik, kebudayaan, hingga potensi air minum, juga kedalaman gambut.
Sedangkan masalah penyediaan infrastruktur, Jokowi mengatakan soal itu akan diserahkan ke sebuah tim khusus.
Ditegaskan, pemindahan ibukota negara tidak hanya menyangkut masalah penyediaan infrastruktur. Jokowi mengatakan, ketersediaan lahan juga menentukan. “Jadi bukan hanya masalah infrastruktur, nggak. Di sini pun nanti juga sama. Di sini tadi sudah ditunjukkan oleh Pak Gubernur, Pak di sini ada 300.000 ha, kalau Bapak kurang ditambah di sini masih 60.000 ha. Di sini memang lahannya sangat luas, kayaknya besok dilihat baru saya bisa sampaikan,” ujar Presiden Jokowi.
Setelah meninjau lokasi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, Jokowi berencana meninjau lokasi ketiga minggu depan. Dia mengingatkan, pada akhirnya penentuan lokasi ibukota negara yang baru harus melalui konsultasi dengan DPR.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimulyono, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan A. Djalil.
Komentar