MONITORKEADILAN.COM, JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla membenarkan sekaligus membantah ucapan Prabowo Subianto tentang kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut JK, sebutan akrab Jusuf Kalla, kebocoran APBN dapat terlihat dari jumlah aparat pemerintah yang ditangkap karena terlibat kasus korupsi. “Kalau tidak bocor mengapa banyak aparat pemerintah yang tertangkap, pasti bocor,” ungkap tokoh asal Makassar itu di Markas Pusat Palang Merah Indonesia (PMI) di Jalan Kramat Raya, Jakarta, Jumat (8/2/19).
Biasanya, lanjut JK, anggaran yang mengalami kebocoran karena dikorupsi adalah pos anggaran pembangunan.
Meski begitu JK juga membantah Prabowo yang mengatakan angka kebocoran mencapai 25 persen dari seluruh jumlah APBN. Dia bahkan mengatakan, soal kebocoran hingga 25 persen itu Prabowo berlebihan.
“Tidak benar itu diratakan 25 persen, saya kira tidak, yang dikorupsi itu hanya anggaran pembangunan,” sambung JK.
Sebelumnya, Prabowo Subianto mengatakan APBN mengalami kebocoran diperkirakan hingga mencapai 25 persen. Ucapan mengejutkan itu diutarakannya saat berpidato dalam acara HUT ke-20 KSPI di Sports Mall Gading, Jakarta.
Menurutnya kebocoran anggaran disebabkan penggelembungan nilai proyek pembangunan, akibat perilaku korup.
Jumlah 25 persen dari APBN berarti setara dengan nilai Rp 500 triliun.
Pemberantasan Sangat Keras
Meski mengakui Indonesia belum bebas dari korupsi, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa, pemberantasan kejahatan itu sangat keras. Karena itu dia yakin, jika saat ini korupsi masih berlangsung, maka pelakunya adalah orang-orang nekad.
Kerasnya pemberantasan korupsi, lanjut JK, dapat terlihat dari banyak pejabat daerah yang ditangkap. Termasuk menteri dan anggota DPRD.
Satu yang paling fenomenal adalah 40 anggota DPRD Kota Malang yang ditangkap.
Hingga saat ini, tutur JK, sebanyak 100 kepala daerah dan sembilan menteri ditangkap karena kasus korupsi. “Coba negara mana yang seperti itu?” katanya, dikutip dari Antara.
Komentar