MONITORKEADILAN.COM, JAKARTA — Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, kelompok radikal yang ingin mendirikan negara Islam di Indonesia, saat ini telah berkonsolidasi untuk memanfaatkan momentum Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Kelompok radikal, lanjutnya, tidak merusak Pemilu namun menginduk pada salah satu kontestan pesta demokrasi. Tujuannya kelak jika kontestan itu menang, kelompok radikal dapat leluasa memasukkan agenda kepentingan mereka.
Agenda dimaksud, papar Yaqut, adalah mendirikan Khilafah Islamiyah di Indonesia. Sekurang-kurangnya, jika agenda khilafah sulit dilaksanakan maka kelompok radikal mendorong didirikan NKRI bersyariat.
“Banyak kelompok pengusung khilafah ingin negara lain selain Indonesia masuk di sana, di pejabat-pejabat teras BUMN sudah banyak, kita sampaikan ke Presiden dan kita minta ketegasan Presiden untuk menindak orang-orang itu,” Yaqut Cholil Qoumas kepada wartawan usai bersama jajaran pengurus GP Ansor diterima oleh Presiden Joko Widodo, dilansir dari laman resmi Sekretariat Kabinet.
Konsolidasi kelompok radikal, menurut Yaqut, baru saja dilaporkannya kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (11/1/19).
Selain konsolidasi kelompok radikal yang patut diwaspadai, Yaqut juga menginformasikan tidak sedikit pejabat teras di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi pendukung gagasan khilafah, atau negara Islam, di Indonesia. Yaqut juga mengatakan, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) serupa, juga banyak.
Kepada wartawan pula, Yaqut mengatakan pihaknya melihat pemerintah terbentur regulasi sehingga tidak bisa asal pecat ASN yang terpapar dan terlibat gerakan radikal untuk mendirikan khilafah di Indonesia. Karena itu menurutnya, setelah kontestasi politik berakhir GP Ansor mendorong agar pemerintah segera merevisi UU ASN. Dengan cara itu pemerintah memiliki ruang gerak untuk menindak ASN dan pejabat di lingkup pemerintah.
Komentar