MONITORKEADILAN.COM, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan adanya dua racun demokrasi. Dalam keterangan pers terkait potensi kerawanan Pemilu Serentak 2019, Mendagri menyebut politik uang dan kampanye hitam merupakan dua racun demokrasi yang harus dihindari karena akan mempengaruhi kualitas hasil pesta demokrasi.
Dalam keterangan pers yang berhubungan erat dengan Laporan Akhir Tahun Kemendagri dan BNPP Tahun 2018 di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Tjahjo Kumolo mengungkap keyakinan bahwa KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan akan menaruh perhatian khusus terhadap kemungkinan terjadi praktek politik uang dalam Pemilu.
Racun kedua, kampanye hitam, menurut Tjahjo mengandung muatan kebencian, SARA, dan fitnah. “Mari kita hindari kampanye yang mengandung ujaran kebencian, SARA, dan fitnah, mari adu konsep, gagasan, dan program, baik Capres maupun Cawapres, tim sukses, para calon anggota DPR RI, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, mari tampilkan kampanye yang sejuk supaya tingkat partisipasi politik masyarakat meningkat,” papar Tjahjo.
Secara prinsip, lanjutnya, pemerintah telah memberikan banyak fasilitasi penyelenggaraan Pemilu sejak anggaran, bantuan, juga dukungan sinergi TNI/Polri, BIN, Kejaksaan untuk pengamanan dan penegakan hukum di setiap tahapan Pemilu.
“Pemilu Serentak 2019 merupakan forum konsolidasi demokrasi, Indonesia ingin membangun pemerintahan yang efektif dan efisien serta demokratis, jangan sampai tercecerai oleh racun demokrasi,” kata Tjahjo lagi.
Komentar