MONITORKEADILAN.COM, JAKARTA — Komite I DPD RI menilai peningkatan daya saing tidak hanya berorientasi pada indikator ekonomi saja. Melainkan pada kemampuan daerah untuk menghadapi tantangan dan persaingan global. Hal tersebut tertuang saat rapat dengar pendapat mengenai ‘Pengembangan Daya Saing Daerah’ di Gedung DPD RI, Jakarta, dilansir dari rilis Bagian Pemberitaan dan Media Sekretariat Jendal DPD RI, Kamis (13/12/18).
“Tingkat daya saing antardaerah merupakan ujung tombak bagi peningkatan daya saing nasional di tengah tuntutan persaingan global,” ucap Anggota Komite I DPD RI Eni Sumarni.
Menurutnya, semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakat otomatis semakin tinggi. “Untuk itu, daerah dituntut semakin kreatif dan inovatif guna bersaing dengan daerah lainnya,” ujar Eni.
Eni menambahkan berdasarkan laporan peringkat daya saing regional Indonesia tahun 2017, lima provinsi dengan peringkat daya saing terbaik yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Jawa Tengah, serta Jawa Barat. Sedangkan daerah yang daya saingnya masih sangat rendah yaitu Papua Barat, Papua, Maluku Utara, NTT, dan Maluku.
“Daya saing tersebut menunjukkan masih adanya ketimpangan dalam pertumbuhan dan pembangunan,” kata senator asal Jawa Barat itu.
Eni menilai rendahnya daya saing daerah menyebabkan tingginya kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pelayanan publik tidak optimal. “Jika kondisi ini terus berlanjut tentu akan berdampak pada daya saing nasional. Sehingga menggangu kemampuan Indonesia bersaing dalam percaturan dunia,” tutur dia.
Sementara itu, Deputi Kajian Kebijakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) M. Taufiq mengatakan daya saing daerah dipicu tata kelola pemerintahan dan kinerja keuangan daerah yang baik. Selain itu juga dipengaruhi kemampuan pemerintah daerah melakukan pengelolaan. “Kemampuan pengelolaan ini harus terus ditingkatkan melalui proses reformasi birokrasi yang baik,” ulasnya.
Oleh karena itu, lanjut Taufiq, untuk memperkuat daya saing daerah maka reformasi birokrasi merupakan kunci penting. Sasarannya adalah agar mendorong penguatan potensi ekonomi daerah melalui penguatan tata kelola pemerintahan, kinerja keuangan daerah, dan perencanaan pembangunan.
“Memang dalam aspek tata kelola pemerintahan daerah, masih saja terdapat beberapa persoalan yang masih mendasar. Salah satunya problematika regulasi,” jelas Taufiq.
Di kesempatan yang sama, Plt. Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM Yuliot menjelaskan, bahwa perkembangan globalisasi di mana negara maju meningkatkan daya saing melalui efisiensi dan produktivitas. “Kondisi ini yang memicu perang dagang antara Amerika Serikat dan China, dan keluarnya Inggris dari Masyarakat Ekonomi Eropa,” tegas dia.
Yuliot menerangkan negara dengan tingkat efisiensi dan produktivitas tinggi akan menjadi pilihan utama investor. Untuk aliran investasi ke negara Asia terbesar adalah China sebesar USD 136 milyar, Singapura sebesar USD 62 milyar, dan India sebesar USD 40 milyar.
“Sedangkan aliran investasi ke Indonesia hanya tercatat sebesar USD 24 milyar,” paparnya. (kn)
Komentar