JAKARTA — Anggota DPD RI dapil Maluku Utara Matheus Stefi Pasimanjeku mengatakan, pemerintah perlu menangani lebih serius anjlognya harga kopra. Menurut Stefi harga kopra merosot dalam 10 bulan terakhir, dari harga Rp10 ribu menjadi Rp3.200. Akibatnya para petani komoditas itu tidak lagi mampu menutupi biaya produksi.
“Hampir 90% petani di Maluku Utara menggantungkan hidup bekerja sebagai petani kopra. Mereka tak sanggup lagi membiayai kebutuhan hidup dengan harga kopra sekarang yang hanya 3200 rupiah. Hal itu yang menjadi persoalan serius dan menajadi sorotan bagi pemerintah,” ujar Stefi di ruang kerja, Gedung DPD RI Senayan Jakarta, Kamis (6/12/18).
Menurutnya masih belum adanya pihak swasta dalam skala besar yang berinvestasi dalam bidang ini di Maluku Utara juga mempengaruhi harga kopra.
“Saya sudah menyampaikan perihal ini anjlognya harga kopra di Maluku Utara pada sidang paripurna DPD RI yang lalu, dan saya harap melalui kewenangan kelembagaan DPD RI dapat mendesak pemerintah dan stakeholder terkait untuk mencari jalan keluar,” lanjutnya.
Senator Maluku tersebut menyarankan pemerintah untuk memberikan subdisi harga kepada kopra sama seperti subsidi harga gabah yang pernah dilakukan di masa lalu. Selain itu pemerintah juga mencari solusi dalam mengolah produk olahan dari kopra agar mengangkat harga komoditas tersebut.
“Jika ini masih berlanjut sampai tahun depan, maka pemerintah harus mengambil kebijakan untuk memberikan subsidi kepada kopra untuk membantu meningkatkan perekonomian para petani kopra. Selain itu, produk lanjutan dari kopra sebagai solusi untuk menaikan harga kopra seperti produk santan beku, ataupun tepung dan bahan olahan lainnya harus dipikirkan oleh pemernitah dengan mendorong stakeholder melalui kementerian perdagangan, pertaniaan untuk menarik investasi ke Maluku Utara,” tutupnya. (kn)
Komentar