MONITORKEADILAN.COM, JAKARTA — Tahun ini World Economic Forum (WEF) mencatat kenaikan Indeks Daya Saing Global Indonesia. Tahun lalu negara ini menduduki peringkat 47 dari 140 negara. Saat ini Indonesia nongkrong di posisi 45, naik dua poin.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing nasional dipengaruhi pembangunan infrastruktur. Bagi Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas. Dalam empat tahun terakhir, infrastruktur dibangun masif dan merata di seluruh penjuru tanah air.
Dalam Jumpa Pers 4 Tahun Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di kantor Sekretariat Negara, Selasa (23/10/2018), Menteri Basuki memaparkan sejak 2015 pemerintah mengalihkan belanja subsidi menjadi belanja produktif berupa pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Menteri yang kerap ditemui mengenakan baju putih itu juga mengatakan, anggaran pembangunan infrastruktur mengalami peningkatan setiap tahun. Di tahun 2014 anggaran infrastruktur berjumlah 155 triliun IDR, tetapi tahun ini mencapai 410 triliun IDR.
“Kebutuhan masyarakat akan ketersediaan infrastruktur masih sangat besar. Pemerintah menargetkan daya saing Indonesia bisa berada pada peringkat ke-40. Pada tahun 2019, fokus Pemerintah pada pengembangan SDM Indonesia, dengan tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur,” jelas Menteri Basuki, dikutip dari keterangan tertulis Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja, Rabu (24/10/2018).
Pembangunan berbagai infrastruktur oleh Kementerian PUPR untuk mewujudkan kemandirian infrastruktur. Dalam bidang jalan, Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga telah berhasil menyelesaikan pembangunan jalan nasional sepanjang 3.432 km termasuk jalan di perbatasan Papua, Kalimantan, dan NTT. Kemudian telah dibangun jalan tol baru sepanjang 941 km dengan target akhir 2019 mencapai 1.852 km. Selain membangun jembatan bentang panjang, Kementerian PUPR juga membangun jembatan gantung yang menghubungkan antardesa.
Dalam mendukung ketahanan air dan pangan, target pembangunn 65 bendungan, tahun 2018 sebanyak 8 bendungan telah rampung yakni Bendungan Paya Seunara dan Rajui di Aceh, Jatigede di Jabar, Bajulmati dan Nipah Jatim, Titab di Bali, Teritip di Balikpapan, Raknamo dan Tanju di NTB. Bendungan lainnya akan selesai bertahap hingga tahun 2023.
Pembangunan 65 bendungan akan menambah layanan irigasi waduk sebanyak 160.000 hektare, kapasitas tampung 2,11 miliar m3, tersedia air baku sebanyak 3,02 m3/detik dan menghasilkan potensi energi sebesar 145 MW.
“Terdapat lima aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yakni benih, pupuk, tanah, penyuluhan, dan air. Apapun yang dilakukan dalam pertanian tanpa air tidak akan terwujud. Karena itu kita bangun bendungan, embung dan jaringan irigasi,” kata Menteri Basuki.
Tercatat sejak 2015 hingga 2018 Kementerian PUPR telah membangun jaringan irigasi baru seluas 860.015 hektare dan merehabilitasi 2.319.693 heltare. Sementara embung yang selesai dibangun sebanyak 949 embung dari target 1.088 embung hingga tahun 2019 yang tersebar di seluruh Indonesia. (kn)
Komentar