MONITORKEADILAN.COM, BOGOR — Dana kelurahan yang akan diberikan pemerintah tahun depan, sebenarnya merupakan permintaan para walikota saat bertemu Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Kepada Presiden ketika itu para walikota mengatakan setelah keluar dana desa langsung terjadi kesenjangan antara kelurahan dengan desa.
Hal itu diungkap Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (22/10/2018) siang. “Begitu ada dana desa lurah-lurah di kota itu (mengatakan) ada kesenjangan karena desa sekarang sudah bisa menerima hampir Rp 1 miliar, kalau desa di Jawa mungkin Rp 1 miliar sehingga dengan demikian memang harus ada keadilan,” kata Pramono.
Secara prinsip, lanjutnya, pemerintah sanggup menggelontorkan dana kelurahan. Meski begitu masih terdapat beberapa hal yang perlu dikaji lebih jauh. Misalnya terkait payung hukum pemberian dana kelurahan. Menurut Pramono Anung soal itu sedang dipelajari.
“Kalau memang ada payung hukumnya kita jalankan kalau tidak ada payung hukumnya tentu tidak kita jalankan, kita buat dulu, kan begitu,” katanya.
Soal lainnya, apakah dana kelurahan akan sama dengan dana desa. Menurut Pramono soal itu pun masih perlu pengkajian.
Tentang pemberian dana kelurahan berdekatan dengan waktu pelaksanaan Pemilihan Presiden, Pramono mengatakan bahwa pemberian untuk rakyat tidak boleh ditunda-tunda hanya karena alasan politis. “Bagi-bagi untuk rakyat masak tidak boleh,” katanya.
Tentang kabar yang menyebut pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3 triliun, Pramono Anung menegaskan bahwa anggaran sebanyak itu memang ada tapi belum digunakan. (kn)
Komentar