oleh

KONTRAS : Janji Jokowi-JK Soal HAM,Gagal Selama 4 Tahun.

banner 468x60

MONITORKEADILAN,COM,JAKARTA-Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla gagal memenuhi janjinya soal hak asasi manusia (HAM) selama empat tahun memimpin.

Koordinator KontraS Yati Andriani berujar dari 17 program prioritas HAM dalam Nawacita, KontraS mencatat enam komitmen gagal dipenuhi dan 11 komitmen dipenuhi tapi tidak sepenuhnya. “Secara umum, tidak ada satu pun komitmen atau janji HAM Jokowi yang dipenuhi secara utuh,” kata Yati di kantor KontraS, Jakarta, Jumat, 19 Oktober 2018.

banner 336x280

Yati menuturkan dalam Nawacita, program HAM yang dipenuhi sebagian komitmennya terjadi di sektor ekonomi, sosial, budaya. Adapun enam janji HAM Jokowi-JK yang gagal dipenuhi, yaitu memberikan perlindungan hukum, mengawasi pelaksanaan penegakan hukum, khususnya terkait anak, perempuan, dan kelompok termarjinalkan

Menurut dia pemerintah gagal merumuskan peraturan implementasi sistem peradilan pidana anak, gagal mengesahkan RUU Kekerasan Seksual, komunitas LGBT tetap dibiarkan tanpa perlindungan dan menjadi target dari penangkapan dan pelarangan kegiatan.

Janji kedua yang gagal dipenuhi Jokowi-JK, kata Yati, yaitu memberikan jaminan perlindungan dan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta melakukan langkah-langkah hukum terhadap pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama.

Janji itu dianggap gagal lantaran tidak ada pencabutan dan revisi atas UU Penodaan Agama Pasal 165. Padahal, aturan tersebut menjadi salah satu sumber kriminalisasi terhadap kelompok minoritas keagamaan dan justifikasi terhadap intoleran dan kekerasan. Adapun korban dari undang-undang tersebut di antaranya ialah Ahmad Moshaddeq, Siti Aisyah, dan Basuki Tjahaja Purnama.

Selain itu, komunitas Ahmadiyah, Syiah dan Gafatar tetap tanpa perlindungan. Berdasarkan catatan KontraS, peristiwa pelanggaran kebebasan beribadah dan berkeyakinan terjadi sejumlah 488 peristiwa.

Janji ketiga dalam Nawacita yang gagal dipenuhi adalah menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, seperti kerusuhan Mei, Trisakti-Semanggi 1 dan 2, penghilangan paksa, Talang Sari-Lampung, Tanjung Priok, dan Tragedi 65.

Alasan janji itu dinilai gagal ada beberapa sebab. “Pemerintah melalui Menko Polhukam mendorong penyelesaian melalui rekonsiliasi melalui pembentukan dewan kerukunan nasional,” katanya.

Namun, kata Yati, janji itu direduksi dengan Rencana Aksi Nomor 45 dalam RANHAM, sehingga berbunyi optimalisasi koordinasi penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu. “Bayangkan dari 2002 sampai 2018, bahkan 2019 target pelanggran HAM berat masa lalu hanya koordinasi antar-lembaga. Ini kan mundur seribu langkah,” ujarnya. (MK01)

banner 336x280

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed