MONITORKEADILAN.COM, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil punya 5 tawaran untuk bupati dan walikota di wilayahnya. Saat menjadi narasumber pada Workshop Kepemimpinan Visioner Kepala Daerah, di Hotel Bidakara Grand Savoy Homann Bandung, Ridwan Kamil mengatakan tawaran darinya mengubah pola yang selama ini berlaku di Jawa Barat.
“Kita ubah pola kita supaya yang saya sampaikan tadi tercapai, mari kita janjian ya lima tahun kedepan. Ini hanya tawaran saja untuk kebaikan bersama,” kata Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil.
Tawaran Emil sepanjang 5 tahun ke depan, pertama perubahan metode komunikasi antara gubernur dan bupati/walikota. Bila sebelumnya komunikasi dilakukan di ruang-ruang formal dan seremonial, Emil ingin diubah menjadi pertemuan rutin non-formal, sebagai momen untuk sharing bersama. Rencananya, pertemuan rutin ini akan dilaksanakan setiap tiga bulan, dengan tuan rumah bergantian.
“Kalau bisa tiga bulan sekali urang ngariung (kita berkumpul), untuk curhat dan sharing. Intinya saya menawarkan sebuah ruang baru, jangan sampai seperti dulu, bertemu hanya di panggung seremoni,” kata Emil.
Kedua membentuk tim khusus untuk melobi APBN, sekaligus meminta kawalan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Emil mengatakan, tim ini diperlukan mengingat kebutuhan Jabar akan APBN cukup tinggi, namun dana yang didapat relatif kecil. Ia mengungkapkan pihaknya akan mencari orang-orang dengan kemampuan komunikasi dan lobby yang mumpuni dalam tim.
“Sumatera Selatan APBD-nya hanya 10 triliun, tapi APBN-nya bisa 50 sampai 70 triliun, mengapa? karena jago melobi, sedangkan Jabar ditolak meeting dua kali sudah pundung dan balik kanan (pulang),” katanya.
Usulan yang ketiga pembukaan akses CSR. Emil menyatakan pihaknya akan menyediakan sebagian dana CSR bagi kabupaten/kota yang memerlukan tambahan anggaran. Selain itu, pembagian dana akan ditambah dengan usulan keempat, yakni ‘rezeki’ dari kunjungan ke luar negeri. Dalam lima tahun ke depan, kata Emil, akan banyak lobby-lobby ke luar negeri. Nantinya, setiap rezeki berupa hibah ataupun investasi dari negara yang dikunjungi, akan dialokasikan untuk pemenuhan kekurangan anggaran di seluruh Jawa Barat.
“Nanti pulang dari sini saya minta semua kepala daerah mengirimkan nominasi layanan yang menurut Bupati dan Walikota paling keren dan berdampak. Nanti diteliti oleh provinsi, lalu kita sepakati (untuk diterapkan se-Jabar),” ujar Emil.
Usulan terakhir, Emil mengimbau seluruh pimpinan daerah dapat saling mengingatkan satu sama lain untuk selalu berhati-hati berbicara dan bersikap, sehingga lima tahun ke depan tidak akan ada lagi pimpinan daerah yang terkena Operasi Tangkap Tangan oleh KPK.
Godaan yang paling diwanti-wanti Emil meliputi perizinan yang diupahkan, menawar fee kontraktor, hibah bansos, lokasi mutasi yang diuangkan, dan lain sebagainya. (kn)
Komentar