MONITORKEADILAN.COM, SOLO — Tidak ada yang boleh menghalangi para jurnalis melaksanakan tugas. Sebab kebebasan pers merupakan bagian penting membangun demokrasi dan menjaga semangat reformasi.
Presiden Joko Widodo mengemukakan hal itu saat membuka Kongres XXIV Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Sunan Hotel, Solo, Jawa Tengah, Jumat (28/9/2018) siang.
“Media harus dilindungi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat,” kata Presiden. “Jangan ada yang melakukan kekerasan kepada wartawan yang sedang menjalankan profesinya,” lanjutnya.
Di luar itu, Presiden minta agar pemilik media memperhatikan kesejahteraan wartawan yang bekerja pada perusahaannya.
“Ini penting. Profesi mana pun ketika meningkat profesionalitasnya maka meningkat juga mestinya kesejahteraannya,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengajak anggota PWI dan para wartawan umumnya untuk bersama-sama membangun demokrasi Indonesia menjadi lebih berkualitas, lebih sehat, dan lebih kuat.
“Bersama-sama kita menjaga agar rakyat jangan terpecah belah hanya karena beda pilihan politik,” pinta Presiden.
Kepala Negara mengingatkan, bahwa pilihan kebangsaan hanya satu yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan persatuan merupakan aset bangsa yang harus dijaga, dirawat, dipelihara, dan dipertahankan.
Presiden meyakini, kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang responsif, pemerintahan yang transparan, dan pemerintahan yang akuntabel.
Mengenai kritik yang disuarakan media dalam demokrasi, Presiden Jokowi menilai sebagai sesuatu yang wajar, karena dengan kritik pemerintah akan bisa memperbaiki, bisa membenahi kekurangan-kekurangan yang ada.
Namun Presiden menegaskan, bahwa kritik berbeda dengan fitnah dan provokasi. Meski begitu menurut Presiden kritik bukan berarti mencari-cari kesalahan.
“Kritik apalagi, berbeda sekali dengan nyinyir, beda,” tegas Jokowi.
Menyindir Medsos
Sebelumnya Presiden Jokowi sempat menyindir kehadiran media sosial, yang menurutnya menjadikan setiap warga negara bisa menjadi wartawan, bahkan menjadi pemimpin redaksi.
“Rapat redaksi yang tertata kini digantikan dengan peran media sosial. Jempol menjadi Pemred (pemimpin redaksi) medsos,” ucap Presiden Jokowi.
Di tengah maraknya penggunaan media sosial tanah air, Presiden mengingatkan tantangan, yakni hoax beruoa kabar bohong dan palsu.
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Menkominfo Rudiantara, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dan Ketua PWI Pusat Margiono. (kn)
Komentar