MONITORKEADILAN.COM, JAKARTA — Tokoh pemuda petani Gorontalo, Dahlan Usman, mengatakan bahwa pemerintah patut segera mencabut moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Menurutnya berdasarkan fakta di lapangan, kekhawatiran DOB gagal tidak terbukti.
“Dulu DOB dibayangi hantu peleburan kembali ke induk jika gagal, tapi fakta di lapangan membuktikan tidak ada DOB yang dilebur kembali, hantu peleburan tidak terbukti, tidak ada bukti kegagalan DOB dan karena itu moratorium pemekaran daerah patut dicabut,” kata Dahlan sambil mengatakan mendukung perjuangan Forum Komunikasi Nasional (Forkonas) Calon DOB.
Dalam audiensi dengan Komite I DPD RI kemarin, Forkonas berencana menggelar aksi damai ke Istana Negara untuk menuntut pencabutan moratorium DOB dan mendesak pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Penataan daerah, dan Peraturan Pemerintah tentang Desain besar Penataan Daerah.
Aksi itu rencananya digelar bersama 1600 pengurus Forkonas Calon DOB seluruh Indonesia.
Di luar itu, lanjut Dahlan, pemekaran daerah sebagai salah satu kebijakan memperkuat daerah merupakan inti dari semangat otonomi daerah. Belajar dari pembentukan Gorontalo sebagai DOB di awal reformasi, Dahlan menyebut banyak aspirasi yang terkanalisasi dengan positif, banyak kebutuhan masyarakat terpetakan dengan baik oleh pemerintah. Belum lagi kebutuhan masyarakat untuk tersentuh layanan pemerintah.
“Sejauh ini pemerintahan Jokowi-JK kerap mengklaim keberhasilan melaksanakan pembangunan di daerah perbatasan sesuai semangat Nawacita yakni membangun dari daerah, tetapi keberhasilan itu sangat dipengaruhi adanya otonomi di daerah-daerah itu, kalau tidak saya kira masih akan sulit masyarakat ikut menikmati kue pemerataan dan pemerintah tidak begitu mudah melaksanakan pembangunan,” urai Dahlan.
Di Gorontalo sebagai contoh, kini makin banyak siswa lulusan SLTA dapat berkompetisi dengan siswa dari daerah lain untuk berebut tiket masuk ke perguruan-perguruan tinggi ternama di Indonesia. “Fakta juga membuktikan, di daerah-daerah lain pun para siswa SLTA sanggup berkompetisi masuk ke UGM, Unhas, dan universitas besar karena berkat pemekaran daerah pembangunan SDM makin bagus dan itu dampak otonomisasi daerah, pendeknya tidak ada kegagalan yang on the track,” lanjut Dahlan.
Tokoh pemuda tani yang saat ini sedang membidik kursi DPD RI itu menganjurkan agar semangat pemekaran daerah dijadikan isu seksi di tahun politik. Kontestasi Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif perlu akomodatif dengan isu pembentukan DOB.
“Yang mau ke Senayan harus punya sikap yang jelas dan terukur terkait pembentukan daerah otonomi baru, kalau perlu masyarakat menuntut mereka membuat kontrak politik untuk ikut memperjuangkan pencabutan moratorium DOB,” tutur mantan Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo itu.
Ditanya apa yang akan dilakukan jika nanti duduk di kursi DPD RI, Dahlan Usman mengatakan akan mendorong agar pencabutan DOB menjadi keputusan utama DPD. “Itu harus jadi agenda utama perjuangan DPD, dalam waktu sekian tahun harus dievaluasi secara terukur, ditentukan ukuran-ukuran baru, pembentukan DOB harus dibuat pemeringkatan,” jelasnya. (kn)
Komentar