MONITORKEADILAN.COM, JAKARTA — Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi serta pihak BPH Migas menandatangani nota kesepahaman tentang pengawasan hingga penegakan hukum dalam penyaluran minyak dan gas.
Penandatanganan dilakukan di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (17/9/2018).
“Dengan MoU ini, kami berharap aspek gangguan bisa dikendalikan, dan tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Sehingga cadangan minyak dan gas yang baru bisa ditemukan,” kata Amien dalam sambutannya di lokasi.
Ia menyebut, MoU tersebut dibuat karena situasi dan kondisi di industri Migas yang sedang kurang baik dan dikhawatirkan menimbulkan gesekan dalam iklim investasi. Apalagi, ditambah dengan kondisi rupiah yang sedang melemah.
“Situasi dan kondisi yang tidak bagus ini dikhawatirkan akan menimbulkan gesekan yang tidak perlu dalam iklim investasi. Belakangan ini, kita bisa melihat, rupiah melemah, karena neraca pembayaran kita defisit dari kor minyak dan gas,” lanjutnya.
MoU dengan Nomor 02/MoU/KABPH/2018 tersebut merupakan tindak lanjut dari kerjasama sebelumnya.
Selama kurun waktu 2013 hingga 2018, sudah ada 3.551 kasus yang ditangani dari kerjasama Polri dan BPH Migas. (kn)
Komentar