MONITORKEADILAN.COM, JAKARTA — Komite II DPD RI menyimpulkan, Program Desa Bambu dapat merestorasi lahan rusak sekaligus menyejahterakan masyarakat di daerah. Karena itu para senator sepakat mendukung program 1.000 Desa Bambu di Indonesia.
Dukungan terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Komite II DPD RI dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Yayasan Bambu Lestari, Senin (10/9/2018). RDP membahas pengawasan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi berkaitan dengan Program 1.000 Desa Bambu.
Wakil Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba, dalam kesempatan itu mengatakan Desa Bambu perlu melibatkan lebih banyak kementerian. Selain itu senator asal Sumatera Utara itu juga menegaskan Desa Bambu perlu dibarengi industri yang akan menerima bambu yang dihasilkan. Eksistensi industri, lanjutnya, menyebabkan masyarakat memiliki pasar.
“Kita sepakat mengembangkan bambu ini bukan hanya utuk konservasi tetapi juga untuk memasukan masyarakat, namun industrinya juga harus ada sehingga nantinya daging (bambu) bisa jadi industri laminating sedangkan sisanya (ampas) jadi energi baru terbarukan,” papar Parlindungan.
Nantinya listrik yang dihasilkan pembangkit energi baru terbarukan dapat menambah elektrifikasi di daerah. Parlindungan menyebut, Nias akan jadi contoh paling tepat.
Di Nias, lanjut Parlindungan, sangat berpotensi ditanami bambu. Sementara di sana listrik hampir 100 persen dipasok mesin diesel. “Mengapa tidak memanfaatkan bambu ini menjadi energi bio massa, di daerah ini sangat dibutuhkan,” tuturnya.
Sementara Direktur Yayasan Bambu Lestari, Arief Rabik, menjelaskan bahwa Program 1.000 Desa Bambu merupakan program penanaman bambu yang sama dengan bambu yang ditanam di Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Harapannya Desa Bambu membuat Indonesia pemasok bahan baku bambu untuk industri, dengan potensi pasar dan pendapatan yang serupa dengan yang diperoleh RRT selama ini.
Dia juga mengungkap, saat ini restorasi lahan kritis melalui penanaman bambu telah mencapai luas 100 juta hektar. Dalam proses itu sekaligus dilakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui produksi dan penjualan bambu.
Saat ini, lanjut Arief, empat industri membutuhkan bambu. Yakni industri laminasi, industri tekstil untuk menggantikan katun, dan industri kertas. Sementara sisa industri dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik bio massa. (kn)
Komentar